Dewi Andani, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB
Bandungbarat- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk tahun anggaran 2024.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2024, KBB menerima total dana sebesar Rp 8.683.403.000, yang akan digunakan untuk mendukung berbagai program, termasuk pelatihan keterampilan dan jaminan sosial bagi petani tembakau.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB sedang menjalankan program DBHCHT dengan dua kegiatan utama di tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Dewi Andani, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, dalam sebuah wawancara.
"Di bawah program DBHCHT yang dikelola oleh Disnaker KBB untuk tahun 2024, terdapat dua program utama, yaitu pelatihan kerja dan alokasi anggaran untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi petani tembakau," kata Dewi Andani, Senin (30/09/2024). Namun, Dewi menambahkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya berjalan.
"Proses untuk program BPJS Ketenagakerjaan masih memerlukan waktu. Kami masih harus menentukan jumlah petani yang akan menerima manfaat ini, yang harus disahkan melalui SK Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," jelasnya.
Di sisi lain, Disnaker KBB sudah melaksanakan pelatihan untuk petani tembakau, seperti pelatihan menjadi baker dan barista. Pelatihan ini dilakukan di dua lokasi, yakni Gapoktan Rongga dan Cililin, dengan masing-masing pelatihan diikuti oleh 20 peserta. "Pelatihan menjadi baker dan barista ini adalah salah satu upaya kami untuk meningkatkan keterampilan petani, agar mereka memiliki keahlian tambahan di luar sektor pertanian," tambahnya.
Menurut Dewi, jumlah petani tembakau di KBB diperkirakan sekitar 875 orang, meskipun data resminya masih belum final.
"Data mengenai jumlah petani tembakau sebenarnya berada di Dinas Pertanian, namun kami mengumpulkan data dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Berdasarkan data sementara, ada sekitar 875 petani yang mengelola 127 hektar lahan," ujarnya.
Terkait dampak DBHCHT, Dewi menjelaskan bahwa meskipun petani tembakau tidak dianggap sebagai pengangguran, pekerjaan mereka bersifat musiman. "Oleh karena itu, melalui program pelatihan yang kami fasilitasi, kami berharap petani memiliki keterampilan lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Misalnya, istri petani bisa belajar membuat kue, sementara suaminya bisa menjadi barista," ungkapnya.
Disnaker juga memberikan pelatihan menjahit dan desain grafis, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh kelompok petani.
"Kami hanya memfasilitasi berdasarkan proposal yang diajukan. Jika ada kelompok yang ingin belajar menjahit, kami sediakan mesin jahit. Demikian pula dengan pelatihan desain grafis," tambah Dewi.
Ia menekankan bahwa pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan dan permintaan kelompok petani, bukan dari atas ke bawah. "Kami tidak ingin memaksakan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, karena itu tidak akan efektif," jelasnya.
Dalam perencanaan anggaran, Ketua APTI juga dilibatkan untuk memastikan program berjalan dengan baik.
"Disnaker KBB menerima anggaran sekitar Rp 456 juta untuk tahun ini, dengan Rp 200 juta dialokasikan khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dana ini juga dibagi ke beberapa dinas lain, seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Pertanian," ungkap Dewi.
Mengenai tantangan dalam pelaksanaan program, Dewi mengatakan bahwa tidak ada kendala besar, namun diperlukan pemantauan yang ketat. "Kami harus aktif memantau agar bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin," ujarnya.
Mengakhiri wawancara, Dewi berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.
"Dengan pengetahuan, keterampilan, dan bantuan yang kami berikan, kami berharap petani dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka," tutupnya.
_20250316_133432_0002.png)
0 Comments