Terpilihnya Unpas Selaku Penyelenggara Giat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Cirebon, Ranah DPMD

BESTY NEWS

Senin, 17 Oktober 2022

BESTY NEWS,- CIREBON - Pertemuan dengan Ketua FKKC Muali sebagai tindak lanjut dari klarifikasi terkait Program Peniingkatan Kapasitas Aparatur Desa, berlangsung di Kedai Kopi,cempaka Sumber Cirebon dengan waktu singkat, antara perwakilan Paguyuban Wartawan Cirebon Raya dengan jajaran FKKC, Jum'at ( 7/09/2022).

" FKKC hanya sebagai penerima program saja bukan sebagai panitia. Panitianya dari Unpas Bandung. Kemudian yang ikut dari 412 hanya 200 desa, dan yang sudah membayar baru 15 desa," terang Muali ketua FKKC kepada beberapa wartawan yang tergabung dalam wadah organisasi Paguyuban Wartawan Cirebon Raya.

Muali juga menyebut bahwa dana yang digunakan untuk biaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa termaksud merupakan dana dari bagi hasil pajak bumi

bangunan atau paret. Sementara terkait berapa jumlah Desa yang sudah ikut dalam giat yang dipayungi hukum oleh Perbup itu saat diwawancara, pihak FKKC lebih tahu dari Dinas PMD. fasalnya  ketika audiensi dengan DPMD , Kadis Erus Rusmana menyampaikan kepada PWCR tidak tahu persis jumlahnya.

Sementara itu ditempat terpisah dan waktu berbeda, PWCR minta pendapat kepada  Inspektorat. Pihak inspektorat menyayangkan kenapa tidak dilaksanakan di Kabupaten Cirebon saja, ( 14/10/2022).

Menurut beberapa pengurus PWCR, menyikapi keluhan dari beberapa kuwu yang tidak setuju adanya pelatihan yang diselenggaran di luar daerah tersebut..mengatakan bahwa akan tetap mengawal persoalan tersebut sampai mendapatkan jawaban yang memuaskan dan mencerahkan semua pihak.

Kembali mengulas penyampaian ketua FKKC  bahwa terkait UNPAS sebagai panitia pelaksana, hal itu bukan permintaan pihaknya. Menurut Muali itu ranahnya DPMD. Namun Muali mengatakan bahwa perguruan tinggi yang boleh sebagai penyelenggara dari kegiatan seperti peningkatan kapasitas itu. Hanya untuk perguruan tinggi yang sudah mendapatkan sertifikasi layak.

"Jika seperti itu apakah itu berarti untuk perguruan tinggi di Cirebon tidak ada yang memiliki sertifikat untuk melakukan kegiatan yang sama. Hemmm...kiranya itu perlu ditanyakan ke Perguruan tingg masing masing yang ada di Cirebon".jawab Sekretaris Umum PWCR Suhendi mewakili ketua umum Sudarto yang didampingi Ketua Divisi Investigasi Edy Abd Hunter, saat diwawancara beberapa media.***pungkasnya.

Hunter (BESTY NEWS)

Editor  (Taufik Nugraha)