Kamis, 13 Oktober 2022
Jakarta, BESTY NEWS,- Menteri ATR-BPN Sofyan Djalil mengatakan selama penggunaan IMB justru banyak disalahgunakan untuk melanggar. Sehingga, kementerian justru akan mengurangi izin-izin seperti ini dan meningkatkan pengawasan untuk standar-standar yang akan ditetapkan.
Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang & Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal mengurangi dan menghilangkan perizinan yang selama ini dinilai mempersulit perkembangan industri properti, salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perizinan ini justru banyak digunakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tak diperhatikan.
"Kita akan mengurang izin, karena selama ini izin itu termasuk izin untuk melanggar. Ada IMB, itu apa? Izin Mendirikan Bangunan. Bangunan dikasih 400 meter, Bapak bangun 800 ada yang peduli ngga? Jadi IMB itu izin untuk melanggar kan," kata Sofyan dalam Rakornas Bidang Properti Kadin di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Dengan berkurangnya jumlah perijinan ini pemerintah justru akan memperbanyak pengawas-pengawas untuk menjaga agar pembangunan tetap sesuai dengan standar yang diberlakukan pemerintah.
"Perubahan paradigma yang paling penting, ijin tidak banyak diperlukan lagi kecuali hal-hal yang sangat terbatas. Tapi yang penting standar. Mau bikin gedung silahkan, tapi kalau tidak memenuhi standar kita akan bongkar, jadi tanggungjawab," jelas dia.
Ke depan, pemerintah juga akan mulai menerapkan omnibus law, artinya ke depan jika aturan dinilai dapat memberatkan maka presiden akan dapat mengeluarkan executive order untuk mengesampingkan aturan untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam proses berinvestasi,***Pungkasnya.
#BESTYNEWS/TAUFIK NUGRAHA
_20250316_133432_0002.png)
0 Comments