Pembongkaran dilakukan terhadap 254 bedeng, yang selama ini dijadikan sebagai tempat tinggal maupun usaha bagi warga.
Didampingi unsur Tiga Pilar Jakarta Utara, mereka membongkar rumah bedeng di sepanjang rel kereta di kawasan tersebut.
Kendati demikian, nasib warga yang pernah tinggal di sana belum jelas. Sejumlah eks penghuni bedeng mengaku bingung harus pergi ke mana. Tak sedikit yang masih bertahan di sekitar rumah yang telah dibongkar.
Setelah keduanya lengser, Jakarta akan dipimpin Pj Gubernur sampai ada gubernur definitif yang terpilih pada Pilkada DKI 2024 mendatang.
Maka, kata Riza, semua kewenangan saat ini otomatis akan berpindah ke Heru Budi Hartono, yang telah ditetapkan sebagai PJ Gubernur.
"Bukan berarti diserahkan, semua kewenangan itu kan berpindah ya, Pak Anies (Gubernur DKI) berhenti, kewenangannya berpindah, kewenangan ada di Pj Gubernur," kata Riza di Balai Kota DKI, Selasa (11/10/2022).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, relokasi warga yang rumahnya digusur di dekat JIS menjadi kewenangan penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Hal ini karena Gubernur Anies Baswedan dan Riza akan purnatugas pada 16 Oktober mendatang.
Riza menuturkan bahwa Heru akan mengetahui langkah-langkah atau prosedur relokasi korban yang tergusur.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, warga yang direlokasi merupakan warga yang berhak. Namun, tidak dijelaskan kriteria warga yang berhak itu seperti apa.
Pemprov DKI Jakarta, kata Riza, masih hendak mencarikan tempat sebagai tujuan relokasi warga dua kampung tersebut.
Saat ditanya apakah mereka bakal direlokasi ke Kampung Susun Bayam, Riza menyebut bahwa kampung susun itu masih dalam tahap pembangunan.
"Ya, nanti akan dicarikan (tujuan relokasi). Kan di Kampung (Susun) Bayam bertahap bangunnya," ucap politisi Gerindra itu.
Janji relokasi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap warga Kampung Bayam dan warga Kampung Bambu yang bangunannya digusur semakin samar.
Riza baru-baru ini meralat pernyataan sebelumnya terkait relokasi warga yang bangunan semipermanen atau bedengnya digusur PT KAI. Menurut Riza, jajarannya tak akan merelokasi warga yang digusur.
Saat ditanya apa syarat khusus yang diperlukan warga tergusur untuk mendapatkan perhatian Pemprov DKI, Riza justru berujar bahwa penertiban itu bukan dilakukan oleh Pemprov DKI, melainkan PT KAI.
Ia meyakini bahwa BUMN itu memiliki solusi dan tak asal menertibkan.
"Bukan direlokasi. Prinsipnya, Pemprov memberi perhatian bagi seluruh warga yang ada di Jakarta, termasuk warga-warga yang di permukiman padat, kumuh," kata Riza, Selasa (12/10/2022).
"Dan juga warga-warga yang kena program normalisasi, naturalisasi, kami akan carikan tempat yang terbaik. Tentu ada syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi (warga terdampak)," sambung dia.
"Tentu punya solusi, program-program terhadap warga yang ditertibkan, apakah ada (uang) kerohiman, bantuan, atau dicari solusi penggantinya, nanti kami koordinasikan (dengan PT KAI)," tutur Riza.
Usai bedeng miliknya dirobohkan, seorang warga bernama Irma (34) mengaku bingung harus pergi ke mana. Dia bersama suami serta dua anaknya masih bertahan di sekitar rumah yang telah dibongkar.
Irma yang sudah menempati kawasan Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selama 13 tahun itu kebingungan mencari tempat tinggal selanjutnya.
"Enggak tahu ke mana ini, pusing. Anak saya dua sekolah semua," ujar Irma saat ditemui di lokasi pembongkaran, Selasa.
Setelah bedeng dihancurkan, warga mendapat kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 2 juta. Kendati begitu, kata Irma, uang tersebut tak cukup untuk mencari rumah kontrakan.
"Aduh bukan cukup itu, anak dua sekolah semua, sama buat ngontrak, buat yang lain juga sudah habis,"***Pungkasnya.
#BESTYNEWS/TAUFIK NUGRAHA.
_20250316_133432_0002.png)
0 Comments