TABLOIDBESTY.PW | Bandung Barat, 21 Juli 2025 – Situasi di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat kembali memanas. Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli KBB resmi mengumumkan akan menggelar aksi Musyawarah Akbar pada Jumat, 25 Juli 2025, di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai dugaan praktik korupsi dan pungutan liar yang mencuat di lingkungan Dinas Kesehatan setempat. Bertempat di pusat pemerintahan, aksi tersebut akan diikuti oleh sekitar 50 orang massa dengan membawa berbagai perangkat aksi seperti pengeras suara, poster, spanduk, hingga rilis pers.
Ketua Aliansi, Edy Abd Hunter, dan Sekjen Agus Kosasih, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan mendalam masyarakat atas beberapa temuan dan dugaan yang terjadi di lingkungan Dinkes KBB. Dalam pernyataan resmi, terdapat 8 poin tuntutan utama, di antaranya:
1. Rotasi dan mutasi di tubuh Dinas Kesehatan untuk mencegah kongkalikong internal.
2. Dugaan keterlibatan kepala Dinas Kesehatan Ridwan dengan pihak ketiga dalam proyek alkes dan pembangunan rumah sakit.
3. Temuan BPK soal dana honor narasumber (narsum) yang tak sesuai, namun tetap ditarik kembali oleh pihak Dinkes.
4. Desakan agar pihak Dinkes mengembalikan kerugian negara sebagaimana hasil temuan BPK.
5. Beban pengembalian dana malah dibebankan kepada puskesmas dan rumah sakit melalui sistem "patungan".
6. Tuntutan agar kepala Dinkes saat ini segera diganti.
7. Evaluasi pelayanan Dinkes yang dinilai tidak sesuai dengan visi-misi amanah.
8. Desakan agar penegak hukum turun tangan, dan jika terbukti, kepala dinas harus diproses hukum secara tegas.
Dukungan dan Tembusan ke Pihak Terkait
Surat pernyataan ini turut ditembuskan kepada Bupati Bandung Barat, Kapolres Cimahi, Kesbangpol Bandung Barat, serta media nasional dan lokal. Hal ini menandakan keseriusan aliansi dalam mengawal jalannya reformasi birokrasi dan pemberantasan praktik pungli di sektor pelayanan publik.
Aksi ini membawa pesan kuat bahwa masyarakat tidak tinggal diam. Dalam pernyataan penutupnya, Aliansi menyampaikan:
"Kami mohon kepada Pihak Aparat Penegak Hukum supaya diproses hukum Kepala Dinas Kesehatan beserta kroninya apabila terbukti. Untuk perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih."
Edy Abd Hunter, Ketua Aliansi
