masukkan script iklan disini
BESTY NEWS
Kamis, 22 September 2022
BESTY NEWS,- Kabupaten Cirebon – Pasca diduga amburadulnya kegiatan peningkatan kapasitas dan studi banding serta workshop keluar daerah bagi para kepala desa sewilayah Kab.cirebon yang diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Agustus Kemarin menutup diri. Tak satu pun pengurus atau Penyelenggara bisa dihubungi untuk memberi penjelasan terkait dengan penggunaan anggaran sebesar 4 milyar.
Informasi yang dihimpun TIM Paguyuban Wartawan Cirebon Raya ( PWC-R ), sebanyak 412 kepala desa dijadwal peningkatan kapasitas dan studi banding ke daerah Yogyakarta, Acara tersebut dikoordinir oleh sebagian mahasiswa dari Universitas Pasundan Bandung yang ditunjuk oleh para Kepala Desa. diketahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kab.cirebon Ngaku tidak terlibat langsung. Ujar Kadis DPMD Kab.cirebon Drs. Erus Rusmana,M.Si. yang didampingi Kabid Pemdes DPMD Aditiya Arif Maulana saat gelar Audensi dengan PWC-R diruang Dinas PMD sumber.kab.cirebon. Kamis (22/09/2022).
Namun, diduga karena persiapan tidak matang dan diakomodir oleh salah satu Universitas Pasundan Bandung, keberangkatan para kades yang sudah menganggarkan dana dari APBDes sebesar Rp. 10 juta per desa itu diduga tidak terarah. karena, sebagian Kepala Desa meski tidak berangkat hadir dalam acara studi banding tersebut kepala desa diwajibkan tetap bayar administrasi sebesar RP. 10 Juta. “Tidak jelas apakah mau melakukan studi banding atau hanya untuk sekedar jalan jalan / touring,” ujar seorang sumber Salah satu kepala desa.
Akhirnya Kegiatan peningkatan kapasitas dan studi banding ini menjadi buming buah bibir dikalangan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Bahkan Terungkap, beberapa kades diwilayah Kab.cirebon tidak mengikuti hadir dalam kegiatan ini,namun.diwajibkan keluar anggaran hingga dikeluhkan dengan biaya besaran tersebut.
Prihal tersebut langsung disorot Oleh Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWC-R), dengan menggelar Aundensi dengan DPMD Kab.Cirebon, karena dilakukan di masa pemulihan dari pandemi Covid-19 dan Kenaikan Harga BBM, serta dengan nilai Anggaran yang Vantastis. Kepala DPMD Kab.Cirebon Drs.Erus Rusmana,M.Si. mengatakan " bahwa sejak awal saya tidak terlibat dalam kegiatan ini, kami hanya diundang sebagai nara sumber. Paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum PWC-R demikian Sudarto dan Rekan Tim, meyakini semula bahwa kegiatan tersebut atas izin dari Dinas PMD Kab.Cirebon, menurut dia, hanyalah tameng . Untuk itu, PWC-R akan terus berupaya untuk menggelar Audensi ini dengan pihak-pihak terkait lainnya. Ucap Sudarto.
Dikonfirmasi kembali, Kepala Dinas PMD Kab.Cirebon mengaku tidak mengetahui detail data dan teknis serta penyelenggaraan Studi banding ini, karena yang menyelenggarakan itu, atas permintaan dan persetujuan antara Pemerintah Desa dengan Universitas Pasundan Bandung yang terpilih menjadi Penyelenggara kegiatan dari yang diajukan sebanyak 3 Universitas dari Luar Cirebon" Saya tidak tahu, kami hanya diundang sebagai nara sumber. Bebernya.
Dia juga mengatakan bahwa peningkatan kapasitas dan studi banding bagi para aparatur desa ini setiap tahun selalu diagendakan sejak tahun 2018 silam, bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas kepala desa maupun Aparatur Desanya agar dapat memenimalisir tindak pidana korupsi seperti yang sudah sudah terjadi ditahun sebelumnya sampe viral terkait dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan kades dan aparaturnya. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua kegiatan peningkatan kapasitas dan studi banding yang sudah dilaksanakan bulan kemarin ini teknis pelaksanaan, lanjut dia, bukan dari DPMD kab.cirebin melainkan dari Universitas Pasundan Bandung Katanya, karena sebelum agenda ini dilaksanakan sudah ada persetujuan dan usulan dari para kepala Desa dengan Universitas Pasundan sebagai penyelenggara kegiatan . Ungkapnya.
Dijelaskan, Kadis DPMD Kab.cirebon" hanya mengetahui rencana itu, Menyangkut anggaran, kata dia, penanggungjawabnya adalah pihak desa endiri. “Jadi sifatnya, dari Dana Desa untuk Desa. Setiap tahunya kita rutin selalu adakan kegiatan tersebut yang dahulu kita anggarkan sebesar Rp.3 juta, namun ditahun 2022 ini ada tambahan anggaran karena selain kepala desa , sekdes ,Kaur keuangan dan BPD juga diikut sertakan. penambahan anggaran Ini usulan dari pemerintah Daerah untuk tambahan biaya peningkatan Kapasitas Kades dan Aparatur desanya. Yang akhirnya tambahan anggaran tersebut kita setujui dengan angka sebesar RP. 10 juta. Karena desa yang memiliki anggaran Dana Desa . Ungkapnya.
Kenapa Pelaksananya diluar Cirebon, ini Aspirasi dan persetujuan dari para kepala desa . Adapun data data kepala desa yang hadir dalam kegiatan tersebut kami tidak tahu. Katanya.
Setiap desa diwajibkan untuk menyisihkan dari anggaran dana desa untuk biaya kegiatan tersebut sebesar Rp.
10 juta. Dengan jumlah 412 Kepala Desa yang ikut, maka dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan Studi Banding ini sangat fantastis karena menghabsikan anggaran sekitar Rp 4 miliar.??.
Laporan : TIM PWC-R
Editor. : Taufik Nugraha
#BESTYNEWS/HUNTER.
