Aktivitas Tambang Ilegal di KBB Jadi Sorotan DPRD, Pither Minta Pemkab Tak Tinggal Diam

TABLOID BESTY – Keberadaan tambang ilegal kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Salah satu anggota DPRD KBB dari Fraksi Demokrat, Pither, menyampaikan keprihatinannya terkait aktivitas tambang tanpa izin yang diduga masih berlangsung di sejumlah titik di wilayah tersebut.

Pither yang juga merupakan bagian dari Komisi 3 DPRD menyebut bahwa setidaknya ada 14 lokasi tambang ilegal yang berpotensi aktif, meskipun belum seluruhnya terdata secara rinci oleh pihak pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa setelah regulasi pertambangan berubah, kewenangan dalam hal perizinan dan pengawasan memang tidak lagi dipegang oleh pemerintah kabupaten, melainkan telah dialihkan ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat di tingkat daerah tetap menjadi pihak pertama yang merasakan dampak negatif dari aktivitas tersebut.

Menurutnya, pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengantisipasi risiko lingkungan yang mungkin timbul, meskipun secara administratif bukan menjadi pemegang izin. Ia menilai koordinasi lintas instansi sangat penting agar tidak terjadi pembiaran terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai prosedur.

Pither juga mengaku belum mendapatkan informasi lengkap terkait titik-titik tambang ilegal tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan pelaporan resmi ke provinsi dan pusat agar tindakan bisa diambil secepatnya.

Kekhawatiran utamanya terletak pada potensi kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada kesehatan warga serta kerusakan infrastruktur. Ia menilai, jika tidak ada izin resmi, maka seluruh kegiatan pertambangan tersebut harus dianggap melanggar hukum dan perlu ditindak secara tegas dan transparan.

Dalam waktu dekat, ia berencana menyampaikan permasalahan ini secara langsung dalam rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan sejumlah lembaga terkait lainnya. Pither juga berharap media lokal dapat turut serta dalam menyuplai informasi yang akurat mengenai lokasi tambang bermasalah agar proses pengawasan dan penindakan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Baginya, meskipun kewenangan formal berada di luar tangan Pemkab Bandung Barat, tetapi dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab bersama.

Sumber : Liputan

Jurnalis : Taufiq Nugraha